Add caption

Tingkat Soal di Bawah Unas

HARI KEDUA: Peserta ujian paket C sedang mengerjakan soal kemarin.

BLITAR – Pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) C setingkat SMA serentak digelar. Di Kota Blitar, program Paket C ini diikuti 496 peserta. Mereka terdiri atas 47 dari jalur formal dan 449 lainnya jalur nonformal. Lokasi ujiannya dilaksanakan di tiga tempat Yakni SMPN 3 Blitar, SMKN 3 Blitar, dan Pondok Pesantren Mambaul Ulum Tanjungsari. Pada hari pertama, Selasa (22/6) lalu, ada 84 peserta absen. Sedangkan hari kedua menurun menjadi 76 peserta yang mbolos. Kabid Pendidikan Nonformal (PNF) Dikda Kota Blitar Tarmudji mengatakan, hari pertama yang absen ada 30 peserta yang izin karena tidak bisa meninggalkan pekerjaan. Sedangkan sisanya tanpa keterangan. “Dari peserta formal ya cuma satu dua saja yang tidak hadir,” kata Tarmudji. Bagi para peserta yang kali ini tidak ikut masih diberi kesempatan. Yakni ikut di gelombang dua, November mendatang. Selain itu, Tarmudji menyatakan sedang jurusan digelar semakin banyak. Jika tahun lalu hanya IPA, sekarang membuka tiga jalur. Yakni IPA, IPS, dan kejuruan. Sehingga siswa SMK tidak terpaksa mengikuti jalur IPA. Selain itu, tentang jumlah peserta relatif menurun. Sebab, lanjut Tarmudji, banyak siswa dari jalur formal yang terbantu dengan adanya ujian nasional ulangan lalu. “Relatif menurun dibanding tahun lalu,” tambah Tarmudji. Terkait dengan status ijazah, Tarmudji menjelaskan bahwa, ijazah bagi peserta ujian nasional program Paket C samasama dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Hanya saja secara kadar kualitas tidak sama. “Kalau soal ijazah memang sama yang mengeluarkan pemerintah. Tapi melihat kualitasnya, kan tidak sama dengan unas sesungguhnya,” kata Tarmudji. Pelaksanaan ujian dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 15.00. dan sesi kedua berlangsung mulai pukul 15.15 sampai 17.15

Gaji Ke-13 Telan Rp 11,7 M

Add caption

Rudy Wijanarko

BLITAR – Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Pemkot Blitar bernapas lega. Sebab, kemarin sebanyak 4.433 pegawai menerima pencairan gaji ke- 13. Bonus gaji ini menghabiskan Rp Rp 11,7 miliar. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kota Blitar Rudy Wijanarko saat ditemui kemarin memastikan, mulai kemarin masing-masing SKPD bisa mengambil jatah gaji ke-13 di bendahara masing-masing. Cairnya gaji ke-13 ini mengacu pada SK dari Kementerian Keuangan Dirjen Perbendaharaan Nomor 22/ B/ 2010 yang terbit Senin (21/6) lalu. ”Ya hari ini (kemarin, red) yang dinanti-nanti sudah cair,” kelakar Rudy. Dijelaskan Rudy, gaji ke-13 diterimakan kepada seluruh PNS dan CPNS. Di Kota Blitar, untuk golongan IV sebanyak 1.195 pegawai mendapat kucuran sebesar Rp 4.249.179.767. Golongan III yang jumlahnya sebanyak 1.800 pegawai total anggaran yang dikeluarkan Rp 4.767.656.102. Sedang golongan II yang mencakup 1.257 pegawai mendapat sebesar Rp 2.409.995.768. Dan untuk golongan I sebanyak 181 pegawai dikucuri Rp 288.076.827. “Gaji ke-13 diberikan sesuai aturan meliputi gaji pokok, tunjangan fungsional, struktural dan tunjangan-tunjagan lain,” kata Rudy. Cairnya gaji ke-13 pada Juni ini menjawab penantian para PNS selama ini. Terlebih di bulan Juni, biasanya pengeluaran bertambah, karena musim penerimaan siswa baru dan tahun ajaran baru berdampak pada pengeluaran pegawai. “Awal bulan sudah banyak yang menanyakan. Memang pemerintah mengeluarkan pada saat yang tepat,” pungkas Rudy.

DAK PENDIDIKAN TAHUN 2010 LUMBUNG JERUJI

Oleh: aLIANSI berIMBANG.
Pendidikan merupakan salah satu bidang prioritas dalam pembangunan. Maka, tidak heran  bila alokasi dana di bidang satu  ini  lebih besar dibanding bidang lainnya. Dan jangan heran pula, jika mendengar pengawasan penggunaan keuangan bidang pendidikan sangat ketat dan datang dari berbagai pihak.
Untuk kota Blitar, alokasi kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 6.168.400.000,- dari pusat ditambah  dana pendamping APBD Kota Blitar sebesar Rp. 624.840.000,-. Total Rp. 6.793.240.000,- .  Sementara dana yang terserap sebesar Rp. 3.785.619.450,-. Ini berarti terdapat sisa dana sebesar Rp. 3.007.620.550,-.
Oleh pemerintah Kota Blitar, sisa dana tersebut dialokasikan kembali pada tahun anggaran 2011.  Rincian pengalokasian dana itu ; untuk pengadaan alat-alat laboratorium sebesar Rp. 1.685.690.842,-, pengadaan konstruksi bangunan (Rp. 1.232.029.200,-) dan pengadaan buku /kepustakaan (Rp. 81.900.508,-). Namun demikian, Pemerintah Kota Blitar masih menunggu Petunjuk Teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat mengenai prosedur penggunaan anggaran tersebut di tahun berikutnya.
“Kami masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat mengenai prosedur penggunaan anggaran sisa DAK tahun 2010 lalu,” kata Supendi, Kasubdin TK/SD Dinas Pendidikan Kota Blitar. Masih menurut Supendi, pihaknya telah mengirimkan surat permintaan petunjuk teknis. Namun sampai saat ini jawaban dari pusat belum turun.
Lantas bagaimana dengan “nasib” dana tersebut jika pemerintah pusat tidak juga mengirimkan jawaban? Koordinator LSM Aliansi Berimbang, Tri Priyo Utomo merasa pesimis  dengan turunnya jawaban dari pusat tersebut. Aliansi Berimbang adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsisten dalam pengawasan pengelolaan anggaran pemerintah daerah di seluruh  Jawa Timur.
“Kami tidak yakin pemerintah pusat akan mengirimkan jawaban positif atas permintaan Pemkot Blitar.” Alasan Tomo,  berdasarkan petunjuk umum maupun petunjuk teknis, bahkan petunjuk konsideran di atasnya, dana tersebut berlaku sejak ditetapkan sampai batas waktu tahun berjalan.
Artinya, menurut Tomo, DAK bisa dilaksanakan pada waktu setelah ditetapkan dan berakhir pada akhir tahun berjalan. Bilamana tahun berjalan tidak dilaksanakan, dana tersebut akan menetap abadi sebagai Silpa. Tomo bahkan sudah meminta kepada pemerintah pusat agar segera membuat peraturan perundangan untuk mengatasi bilamana terjadi kejadian seperti ini.
“Langkah tersebut sebagai antisipasi agar daerah tidak menjadi korban atas kebijakan sepihak dari pemerintah pusat,” lanjut Tomo. Dalam kalimat lain Tomo mengatakan, hal ini akan menjadi potensi lumbung jeruji bagi pemerintah daerah yang memaksakan diri melaksanakan program tersebut ditahun ini.

JALAN RUSAK AKIBAT TRUK BERMUATAN KAOLIN WARGA WONOTIRTO KAB. BLITAR BLOKIR JALAN DENGAN MENANAMI POHON PISANG

-Akibat bebasnya tronton yang sehari-hari melewti jalan yang seharusnya tidak sesuai dengan kelas jalan,akhirnya kekecewaan dan kemarahan warga Dusun Krajan Kecamatan Wonotirto Kabupaten Blitar,menunjukkan  protes keras dengan memblokir jalan dan menanami pohon  pisang di jalan yang rusak sepanjang 2 kilometer. Menurut keterangan satu diantara warga Wonotirto, Siswoyo, saat ditemui di Gedung Dewan mengatakan, penyebab rusaknya jalan  Itu akibat sering dilewati truck bermutan hasil tambang kaolin yang melebihi tonase,seharusnya pemerintah Daerah tegas untuk melarang truk-truk tersebut,karena tidak sesuai kelas jalan,tapi kenapa Dinas perhubungan komunikasi dan informatika kok diam saja??? Ada apa dibalik itu semua???Jangan terlalu memihak pada pengusaha,kalau salah ya harus ditindak dengan tegas,kalau begini kan rakyat yang jadi korban,tuturnya.

Dimana dalam satu hari setidaknya ada sekitar 500 kali pulang pergi truck bermuatan kaolin yang melintasi jalan itu. Dengan asumsi satu truk 3-5 kali sehari. Lebih jauh Siswoyo mengatakan tidak keberatan dengan penggalian tambang di Blitar Selatan namun jalur transportasi warga harus segera di benahi. Secara terpisah anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Darini, mengakui jika kerusakan jalan di Wonotirto akibat muatan truk yang melebihi tonase. Terkait dengan ini pihaknya telah mengusulkan pada Eksekutif agar dilakukan peningkatan kelas jalan. Sementara soal kerusakan jalan untuk perbaikan sebenarnya sudah dialokasikan melalui APBD tinggal menunggu realisasi saja. Kepala Dinas PU Binamarga dan Pengairan Pemkab. Blitar, Mangatas L Tobing, hingga berita ini diturunkan belum memberikan keterangan. Pasalnya saat di hubungi melalui ponselnya masih mengikuti rapat dinas.